AKTIVISME DIGITAL

jalantikus

Kekuatan Baru di Era Baru

oleh Aman Wijaya

“Dunia telah berganti rupa”, kata Hilmar Farid di salah satu tulisannya. Yah, mungkin itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kelahiran sebuah era baru, yaitu era internet. Banyak pihak yang melihat bahwa era baru ini tidak memberikan perubahan apa-apa, bahkan hanya membawa banyak masalah. Namun bagi beberapa orang, percaya bahwa era baru ini adalah tantangan bagi kita untuk menggagas ulang sebuah model baru dalam melancarkan gerakan-gerakan perubahan. Era baru ini mesti dilihat sebagai sebagai sebuah peluang besar.

Oleh karena itu, pada sesi ini Jalan Tikus yang dipandu oleh Manan dan Oming akan mengunjungi orang-orang yang coba membuktikan bahwa era baru ini adalah sebuah peluang besar untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik.

*********

Untuk sesi pertama, Jalan Tikus mengunjungi Forum Demokrasi Digital (FDD), dan membincangkan banyak hal terkait aktivitasnya di dunia internet. Damar Seniarto akan bercerita banyak kepada Manan dan Oming.

Forum Demokrasi Digital (FDD) adalah tempat berkumpul di dunia digital atau internet. Tujuannya adalah membincangkan bermacam hal, tapi tetap berfokus pada hak berpolitik di internet. Forum yang dibentuk 10 Oktober 2014 ini, mulai merasakan aktifitasnya sejak setahun terakhir, dan akan terus dijaga agar bisa digunakan pada kesempatan lain. Yang memicu lahirnya forum ini adalah berkumpulnya organisasi dan individu pada kegiatan membuat petisi untuk merevisi UU ITE, dimana tujuannya untuk menjaga agar orang-orang tetap nyaman berpolitik di internet guna mengimbangi suara-suara di senayan.

Kampanye untuk merevisi undang-undang ITE di inisiasi oleh berbagai organisasi dan individu diantaranya, Pamflet, Public Virtue, Selasar.com, Segmit, City Watch, LSAM, dan individu-individu seperti Yusron, Aswandi Ahmad, Emha Ainun Nadjib, Prof Tamrin Temagola, serta Menteri Kominfo. Adapun media online yang digunakan jenisnya bermacam-macam. Line, Whatsaap, Youtube dan Facebook. Namun khusus untuk pertemuan antar anggota forum, Google Hang Out digunakan agar semua orang bisa menonton, sehingga tidak ada batasan. Tapi untuk komunikasi sehari-hari, Whatssap menjadi pilihan. “Jika kata orang-orang revolusi berhenti di hari minggu, di FDD tidak mengenal hal tersebut”, tutur Damar.

Adapun isu-isu turunan yang menjadi fokus FDD adalah Isu lentera, pemblokiran, dan terutama soal Hate Speach yang menggunakan internet untuk menebar kebencian. Karena persoalan Hate Speach sedang ramai di internet, maka FDD pernah menginisiasi untuk membuat langkah strategis, seperti membuat petisi di Change.org.  Waktu itu FDD mendapat 53.000 penanda tangan petisi dari 5000 target yang direncanakan. Melihat hal tersebut, kementerian dan kepolisian langsung merespon dan mengambil sebuah langkah tindak lanjut.

 “Kami menjelaskan bahwa banyak pihak yang menggunakan internet untuk menyebarkan kebencian, dan kami meminta agar pemerintah membuat satu langkah untuk itu. Akhirnya kementerian dan polisi mengambil tindakan, yang salah satunya menerapkan UU no 40 tahun 2008 tentang diskrimanasi dan ras. Untung ada FDD yang menjadi owner pemerintah untuk melihat persoalan ini tidak hanya ditanggapi dengan menggunakan UU ITE”, tutur Damar kepada Manan dan oming.

Untuk komposisi kerja, FDD menerapkan sistem lima komponen. Pertama negara, swasta, akademisi, media dan warga. Lima lingkaran ini untuk melatih orang-orang yang tergabung di dalam FDD guna berkomunikasi dengan berbagai macam pihak yang mempunyai kepentingan dengan dunia internet.

Nah, terkait berbagai macam isu dalam dunia internet, Damar mengatakan bahwa tidak ada yang tahu dengan pasti tentang dunia digital. Bahkan banyak aktivis-aktivis internet yang kelabakan dengan banyaknya isu baru saat ini. “Misalnya ketika Jokowi ke Amerika, dia berencana meratifikasi Trans Pasific Partnership. Banyak yang kebingungan dengan hal itu. Tapi Kita menjelaskan kepada khalayak banyak, bahwa artinya ke depan akan ada liberalisasi pasar besar-besaran yang dampaknya ke dunia seni, pendidikan dan lain-lain. Banyak yang tidak sepakat dengan itu, tapi kenapa Jokowi malah setuju dengan itu. Kita bisa belajar banyak dari hal tersebut”, Ungkap Damar.

Adapun hal lain yang dikerjakan oleh FDD adalah melahirkan inisiatif-inisiatif baru. Misalnya ketika Emma Ainun Najib membuat sebuah aplikasi baru seperti ‘Kawal Pemilu’ dan ‘Lapor Presiden’. Saat itu dia meminta komentar dan masukan anggota-anggota yang lain. Apakah aplikasi-aplikasi tersebut sudah layak digunakan atau tidak.

Soal penambahan anggota, Damar mengatakan bahwa syaratnya tidak terlalu rumit. Tapi bukan berarti bahwa perekrutannya sembarangan. Dalam hal ini FDD akan menanyakan soal ketertarikan dan keseriusan pada isu-isu di dunia digital, serta track record seseorang. Karena ketiga hal tersebut akan mempengaruhi kontribusi seseorang dalam FDD. Hal itu dirasa sejalan dengan tujuan FDD yang ingin mempertemukan banyak pihak dan menemukan formula aksi yang tepat.

“Di spanyol misalnya, ada sebuah kelompok yang dimulai dari gerakan dunia digital kemudian  menjadi partai politik. Bahkan menjadi pemenang di pemilihan umum Spanyol.  Kami juga tidak begitu berharap FDD akan menjadi partai, namun setidaknya bisa menyeimbangkan antara suara di senayan dan istana presiden dengan suara citizen”, tutur Damar.

Rencananya, spirit FDD akan disebarkan dalam bentuk sekolah. FDD akan membuat format sekolah online, tapi menggunakan sistem dimana setiap orang dapat melihat materinya melalui video, audio serta teks dan dibantu oleh beberapa fasilitator. Sistemnya seperti FDD, makin aktif seseorang maka poin akan bertambah dan bisa melanjutkan  ke kelas berikutnya.

Menurut Damar, alasan utama FDD membentuk sebuah sekolah, karena di dunia nyata banyak yang meneriakkan tentang maraknya pengguna internet kita yang menyebarkan konten-konten yang tidak baik, dan rata-rata menganggap bahwa hal itu terjadi karena minimnya budaya literasi atau pendidikan. Orang tidak tahu harus bagaimana menggunakan internet.

Oleh karena itu FDD mengambil inisiatif untuk memberdayakan seluruh potensi dalam FDD maupun dari luar yang punya minat untuk mengajar, dimana targetnya adalah anak-anak muda. “Anak muda dulu dan sekarang beda, angkatan yang dulu cenderung apolitis, angkatan yang sekarang malah melek politik dan potensinya besar”, tutur Damar. Rencananya sekolah tersebut akan menyerupai universitas terbuka, dimana para alumni akan mendapatkan ijazah atau sertifikat.

Kelak, di sekolah tersebut akan ada dua materi, yaitu materi dasar dan materi lanjutan.  Materi dasar misalnya MKDU yang akan ada delapan materi. Sedangkan materi lanjutan misalnya tentang bagaimana menjadi citizen jurnalis, data arkaifer, dan berbagai basic baru dalam dunia digital agar skill dan pengetahuan dapat seimbang. “Salah satu yang menjadi problem saat ini adalah kebanyakan orang hanya mementingkan urusan skill dan melupakan persoalan pengetahun, maka kita akan menyeimbangkan keduanya. Misalnya sebelum mengajarkan skill, pertama kita akan mengajarkan kalau ngomong soal internet artinya berbicara tentang hak semua orang. Kedua soal internet bukan hanya urusan pemerintah, tapi urusan semua orang. Maka dari itu anak muda punya hak untuk menentukan masa depan internet”, ungkap Damar.

Rencananya sekolah tersebut akan dimulai pada bulan November, dan FDD akan menyediakan beasiswa. Adapun syarat utama dari sekolah ini adalah, anak-anak muda yang berusia 17-25 tahun. Bagi yang di luar syarat tersebut, akan disiapkan kelas-kelas lain.

*************

Selain Forum Demokrasi Digital (FDD), Jalan Tikus juga mengunjungi Odosmof. Salah satu penggiat dunia internet di isu-isu bencana. Berbeda dengan sebelumnya, Odosmof merahasiakan identitas anggotanya. Kenapa? Mari kita simak.

Odosmof adalah komunitas warga tanggap bencana. Sekelompok warga sipil yang coba berkontribusi bagi pengungsi-pengungsi bencana. Komunitas ini terbentuk pada tahun 2013, dan sampai saat ini bekerja dengan menggunakan media Twitter. Pemicu berdirinya Odosmof adalah banjir Jakarta pada tahun 2013. Waktu itu, Odosmof membuat peta titik-titik banjir di kota Jakarta. Latar belakang anggotanya beragam dan sangat cair, dimana awalnya hanya mencoba mengumpulkan relawan dengan menggunakan twitter, hingga akhirnya menemukan 10 orang relawan pertama dan memutuskan untuk bertemu kemudian membuka posko offline di Kejaten. Sampai sekarang, semua anggotanya masih aktif dan masih terus bertambah. Bagi orang-orang yang berada di Odosmof, identitas pribadi anggotanya tidak dipublikasikan. Karena bagi mereka, yang ditolong bukan siapa-siapa, jadi yang menolong juga bukan siapa-siapa.

Selama dua tahun, Odosmof terlibat dalam berbagai persoalan bencana seperti banjir Jakarta, pengungsi Sinabung, asap Riau, Kelud, dan masih banyak lagi. Selama dua tahun selalu ada yang dikerjakan terkait persoalan bencana. Terkhusus untuk masalah bencana asap tahun 2015, Odosmof tidak terlibat langsung karena kebingungan akan berbuat apa jika melihat akar masalah yang sebenarnya. Karena itu, Odosmof berinisiatif untuk membantu komunitas lokal yang di daerahnya ada asap. Misalnya mendata adanya dimana saja, butuh bantuan seperti apa, dan bagaimana membuat fundraising.

Selain nge-tweet, misalnya ketika banjir, Odosmof membuka kanal untuk pendaftaran relawan. Bagi yang berminat membantu akan dipersilahkan datang ke posko untuk pendataan. Ada yang bertugas mendata titik banjir, dan mendistribusi bantuan. Data-data assesement itu akan dimasukkan di City Watch.com dalam bentuk peta. Jadi setiap orang bisa mengunduh peta tersebut, dan ikut mengambil peran sesuai daerah tempat tinggalnya masing-masing.

Ke depannya, Odosmof ingin menyediakan portal untuk mitigasi dan respon bencana. Karena telah terbukti bahwa pemerintah tidak siap mengurusi persoalan bencana, apalagi diperkirakan bahwa awal tahun 2016 akan datang banjir. Jadi Odosmof akan membuat persiapan jangka panjang.

“Kalau bisa, jangan menyebut kegiatan Odosmof sebagai aktivisme digital. Karena setiap orang punya hak untuk membantu siapa saja. Kedua, bagaimanapun semuanya tidak harus berakhir di dunia digital. Kita harus tetap turun ke jalan”, tutur salah satu Informan Odosmof kepada jalan tikus.

Sampai saat ini, informasi terkait aktifitas-aktifitas Odosmof dapat diliahat melalui akun Twitter, @odosmof.

*************

Berikutnya adalah Public Virtue Institute (PVI), dan Andarupa salah satu pentolan PVI akan bercerita panjang lebar.

Public Virtue Institute (PVI) didirikan pada tahun 2012, yang digagas oleh Usman Ame, Nugraha, Underbow dan beberapa orang lagi. PVI didirikan untuk mengampanyekan agar internet digunakan sebagai media demokrasi, tentang bagaimana publik bisa menyampaikan keluh kesahnya ke negara. Singkatnya, bagaimana sipil bisa berpolitik dalam kehidupan sehari-hari dengan media yang murah. Menurut Andarupa, PVI awalnya terinspirasi oleh Change.org, dimana kehadirannya sangat berguna bagi kehidupan berdemokrasi. Selain itu, terinspirasi juga dengan gerakan seribu koin untuk Prita. Dimana awalnya hanya berupa riak-riak dari beberapa orang di media sosial, kemudian berubah menjadi sebuah movement yang dahsyat. Begitu pula pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta, PVI melihat bahwa reaksi masyarakat Jakarta atas kehadiran Jokowi sangat tergambar dengan jelas di Internet.

Mekanisme kerja PVI adalah, bagaimana agar warga bisa berkontribusi dalam demokrasi ecara digital. Menurut Andarupa, salah satu porsenil PVI, hal ini menjadi penting untuk mengubah pandangan warga tentang demokrasi yang hanya selalu berhubungan dengan elite, DPR dan sebagainya. Jadi pada intinya, PVI mengusung demokrasi digital. Cara kerja PVI sendiri, berfokus pada empat lapisan, dan yang pertama adalah persoalan akses.

“Jika Change dan FDD lebih berfokus ke persoalan regulasi, PVI lebih berfokus pada penyiapan pengguna internet dan penyediaan akses untuk berdemokrasi di dunia digital. Salah satunya dengan cara menggodok sekolah demokrasi. Kerjasama antara FDD, City Watch, dan PVI”, tutur Andarupa.

Beberapa waktu yang lalu, PVI pernah membuat sistem meteran politik dan aspirasi kita. Meteran politik adalah akses bagi warga untuk memberikan penilaian pada calon legislatif. Melalui meteran politik, warga diharapkan dapat memilih dan memberikan rating bagi calon-calon legislatif. Bila calon berkompeten, maka warga akan memberikan rating yang tinggi.

Namun PVI mengakui bahwa pengawalannya dapat dikata masih sangat kurang, tidak semua warga mau mengakses dan merespon sistem tersebut. “Kami tidak tahu, apakah warga memang tidak bisa mengakses, atau karena memang tidak peduli dengan hal-hal seperti itu”, tutur Andarupa. Sehingga pada tahun ini PVI akan mencoba mengawal dari awal. Sebisa mungkin PVI tetap akan berfokus pada penyediaan akses dan proses advokasi.

Kedua adalah media literasi. PVI melihat bahwa saat ini masih banyak warga yang tidak menggunakan media literasi dengan bijak. “Misalnya bagi pengguna path, hanya menggunakan aplikasinya untuk sekedar membincangkan hal yang tidak penting, semisal mau makan apa dan sebagainya. Seharusnya warga sudah bisa menyampaikan komplain pada negara dengan fasilitasnya, sehingga gadget kita sendiri menjadi media literasi”, ungkap Andarupa.

Lalu yang ketiga adalah penggunaan fasilitas yang telah disediakan. Bagi PVI, seharusnya berbagai fasilitas yang disediakan, misalnya Lapor.go.id, menjadi media bagi warga untuk menyampaikan keluh kesahnya terhadap negara. Tapi PVI merasa bahwa banyak faktor yang mungkin mempengaruhi partisipasi warga terhadap fasilitas yang disediakan. Misalnya ada trauma terhadap penangkapan dengan menggunakan undang-undang ITE bagi pelapor.

 Saat ini, PVI sedang menggarap program ‘jemput data’, dan salah satunya adalah menjemput data-data calon legislatif milik KPU. Jemput data dalam hal ini, bertujuan untuk memancing relawan guna melengkapi data dari calon-calon legislatif. Misalnya calon-calon mana saja yang pernah terlibat sebuah kasus. Bagi PVI, ini sangat penting karena dapat membantu masyarakat untuk melihat lebih banyak fakta dan mampu mempertimbangkan pilihannya di bilik suara. Data-data itu kemudian dimasukkan melalui web, dan masyarakat dapat melihat keterangan dari setiap calon. Jadi bagi yang masih mengalami dilema saat di bilik suara, bisa memiliki pertimbangan. “Hal ini juga sebagai cara untuk melawan serangan fajar”, tegas Andarupa kepada Jalan Tikus.

***********

Terakhir, Jalan Tikus mengunjungi Change.org indonesia (CI). Sebuah kelompok dengan jejaring yang tersebar di beberapa negara, sekaligus kelompok penggiat dunia internet yang telah dikenal oleh berbagai pihak.

Change.org Indonesia (CI) adalah wadah petisi online yang memungkinkan siapa saja untuk membuat kampanyenya sendiri. CI didirikan oleh Anita Wahid pada tahun 2012, dimana pemicunya adalah gerakan save KPK. Saat itu Anita Wahid yang bekerjasama dengan Koalisi Anti Korupsi, diantaranya Usman Hamid mantan koordinator Kontras, dan Arif Aziz, mencoba menggagas sebuah petisi yang tidak hanya dikerjakan di lapangan. Oleh karena itu Anita Wahid menggagas sebuah petisi online, yaitu Change.org Indonesia. Dan sampai sekarang dikelolah oleh tiga orang.

Yang menarik dari CI, setiap orang yang bertanda tangan dalam petisi, akan menjadi satu email ke target petisinya. Misalnya ada salah satu orang yang memberikan petisi kepada Presiden, dan mendapatkan seribu dukungan, maka Presiden akan menerima seribu email. “Pejabat negara selalu menyediakan email bagi publik. Namun jika ada pejabat yang tidak memiliki email, maka kami akan menggunakan media massa untuk menggaungkan isu tersebut. Saat ini sudah banyak media massa mencari berita ke situs kami”, tutur Dena salah satu penggiat CI.

Selain itu, beberapa negara yang juga memiliki Change.org dapat berkoalisi guna menggarap dan membuat satu petisi untuk isu di salah satu negara. Salah satu contoh yang dipaparkan oleh Dena adalah, ketika seorang anak muda Jerman dan Indonesia membuat petisi terkait isu kretek di Bali beberapa waktu yang lalu.

Jenis-jenis petisi yang dikerjakan oleh CI saat ini adalah petisi terkait isu korupsi, demokrasi, dan environment. Agar petisi yang dikerjakan dapat efektif, CI melakukan kerja-kerja moderasi, dimana ada tiga variabel yang digunakan untuk mempertimbangkan sebuah petisi yang akan dikerjakan. Pertama adalah soal akurasi. Dalam hal ini, CI akan mempertimbangkan akurasi target sebuah petisi. Target harus sesuai dengan isunya.

Kedua adalah wacana dari sebuah petisi. Sebuah wacana dalam petisi harus realistis, wacana yang terlalu ‘melangit’ akan mempengaruhi keefektifan sebuah petisi. “Misalnya wacana mengenai global warming, itu sangat tidak realistis. Mungkin kita bisa mengampanyekan untuk mengurangi penggunaan plastik”, tutur Dena.

Ketiga adalah soal kejelasan sebuah isu dalam petisi. CI melihat bahwa saat ini banyak isu yang informasinya sangat tidak jelas, bahkan banyak isu yang direkayasa. Selain itu, banyak juga petisi yang sifatnya sekedar bercanda dan petisi yang berbentuk satir. Untuk petisi-petisi semacam itu, biasanya CI mendapati ada 2-3 petisi yang masuk dalam sebulan. Walaupun begitu, petisi-petisi tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kerja-kerja CI.

Salah satu petisi yang dikerjakan oleh CI, dan membawa dampak besar, adalah petisi menurunkan tarif internet Telkomsel yang digagas oleh Jaligafur dari Maluku. Waktu itu, paket internet antara Maluku dan Jawa sangat jauh berbeda. Harga paket internet di Maluku dua kali lipat dibandingkan dengan Jawa, dan hal itu sangat memberatkan warga Maluku. Koneksi tidak bagus dan harga sangat mahal. Akhirnya Jaligafur membuat petisi ke menkominfo. Lalu dengan menggunakan tools dimana target bisa berkomunikasi langsung dengan pembuat petisi, CI membuka dialog antara menkominfo dan Jaligafur. Alhasil, paket tarif internet di Maluku berhasil diturunkan.

Terkait tanggapan beberapa orang mengenai keefektifan petisi online, Dena merasa bahwa soal perubahan adalah soal kemampuan bergerak dan memanfaatkan segala peluang yang ada. Maka dunia internet adalah salah satu tools yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Setelah tiga tahun bekerja di CI, Dena melihat bagaimana keefektifan sebuah petisi online merubah kebijakan. Dimulai dari persoalan pendidikan, kenaikan upah dan sebagainya.

Selain itu, petisi online bukan hanya tools yang disediakan bagi kelas menengah. Tapi berbagai lapisan masyarakat dapat menggunakan petisi online sebagai tools gerakan untuk merubah kebijakan. Meskipun secara demografi saat ini hanya menjangkau kota-kota besar, tapi terbukti bahwa hingga anak SMA dan buruh menggunakan petisi online sebagai media gerakan. Nah, ke depannya CI akan menggarap sebuah pendidikan tentang bagaimana membuat sebuah kampanye yang benar dan efektif melalui petisi online, melalui kerjasama dengan beberapa organisasi.